Sejarah

SEJARAH FPIK

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) yang dikenal saat ini telah mengalami perjalanan panjang yang berawal dari pendirian 2 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (Prodi MSP) dan Program Studi Budidaya Perairan (Prodi BDP) masing-masing pada tahun 1994 dan tahun 1995. Pada saat itu (tahun 1995) dibentuk Jurusan Perikanan membawahi 2 program studi tersebut. Jurusan Perikanan ini bersama dengan Jurusan Budidaya Pertanian dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dibawah manajemen Fakultas Pertanian (Faperta). Dalam perjalanannya Jurusan Perikanan terus membenahi dirinya hingga tahun 2006 memisahkan diri dari Faperta menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 52a/SK/J29/PP/2006 pada tanggal 18 April 2006 @SK fakultas. Pada saat berdirinya, FPIK hanya mempunyai Jurusan Perikanan dan 2 Prodi (MSP dan BDP) seperti pada saat dibentuk tahun 1995.

Pemikiran pengembangan FPIK dimulai pada tahun 2015 ini sesuai dengan dasar, arah dan kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta kebutuhan global yang lebih dahulu diadopsi dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Halu Oleo dan Visi Universitas Halu Oleo. PIP Universitas           Halu Oleo adalah “Unggul dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan”, sedang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UHO berbasis kemaritiman. Pengejawantahan PIP dan RIP UHO tersebut dirumuskan dalam Visi UHO 2019 yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Indonesia, Bermartabat, Berbudaya Akademik, Menghasilkan Sumberdaya Manusia Cerdas Komprehensif dalam Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan”, dan Visi UHO 2045 adalah “Menjadi 250 Perguruan Tinggi Terdepan di dalam IPTEKS untuk Benua Maritim, Harmonis dan Kesejahteraan Berkelanjutan”. Reorientasi filosofi pengembangan UHO secara keseluruhan tersebut sangat beralasan dan mempunyai dasar kuat, terutama berdasarkan: (1) sejarah pembangunan bangsa dan daerah ini, dan (2) potensi ekonomi dan budaya masyarakat daerah ini khususnya dan Indonesia umumnya.

Memasuki usianya 9 tahun (pada tahun 2015) sebagai fakultas, FPIK   segera mengevaluasi orientasi pembangunan tersebut. Prinsip dasar yang ditegaskan bahwa FPIK harus segera mengambil peran dan posisi penting serta terdepan dalam berkarya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan. Program studi sebelumnya belum cukup untuk menentukan posisi dan peran tersebut sehingga ditambah lagi dengan membuka 2 program studi baru, yaitu  Ilmu Kelautan (IKL) dan Agribisnis Perikanan (ABP). Dua program studi sebelumnya telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Program studi MSP mempunyai sertifikat akreditasi B dan Program Studi  BDP mempunyai sertifikat akreditasi A dengan Nomor Sertifikat masing-masing : 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 dan 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013.  Dua program studi terakhir (IKL dan ABP) masing-masing mempunyai sertifikat akreditasi B dengan Nomor Sertifikat masing-masing: 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 dan 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015.

Untuk membantu menjalankan fungsi akademik yang luas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang selama ini dilaksanakan penuh oleh fakultas (FPIK), maka pada 1 Desember 2014 keempat program studi tersebut diusulkan status dan fungsinya menjadi Jurusan berdasarkan SK Rektor Nomor: 2149/UN29/SK/KP/2014 tanggal 1 Desember 2014. Keempat program studi tersebut menjadi Jurusan MSP, BDP, IKL, dan ABP. Peningkatan status tersebut agar fungsinya tidak hanya mengurus program penyelenggaraan perkuliahan saja, tetapi berperan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik lainnya, terutama melakukan riset dan pengembangan untuk mengantisipasi kebutuhan institusi FPIK UHO, kebutuhan daerah dan bangsa.

Posisi keberadaan FPIK Universitas Halu Oleo merupakan sentral dan pintu gerbang pengembangan bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara umum. Hal ini didasari dengan keberadaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki luas wilayah laut 114.879 km2 (75%) yang lebih besar dari luas daratannya 38.140 km² (25%).  Selain memiliki wilayah laut  yang luas, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki panjang garis pantai 1.740 km, 540 pulau besar dan kecil (115 pulau diantaranya telah berpenduduk) (Pemda Provinsi Sultra, 2010) serta terdapat 71 teluk (Mitra Bahari, 2010). Provinsi Sulawesi Tenggara juga termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (coral triangle) yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, sehingga UNESCO menetapkan kawasan laut Sulawesi Tenggara sebagai Cagar Biospher Dunia. Dalam posisi geografisnya di Indonesia, Sulawesi Tenggara berada di dan berhadapan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714 dan WPP 713. Perairan WPP 714 merupakan perairan yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan pelagis dan demersal terbesar. Wilayah perairan meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda. WPP 713 juga merupakan perairan dengan potensi perikanan besar yang membentang ,mulai Teluk Bone sampai di laut Flores.

Dalam internal UHO, FPIK dapat menjadi “ujung tombak” dan “lembaga terdepan” dalam pengembangan UHO ke depan. Alasan memperkuat posisi ini adalah pengembangan FPIK sejalan dengan pengembangan UHO, seperti termaktub dalam: (1) RIP UHO berbasis maritim, (2) PIP UHO adalah “Unggul dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perdesaan”, (3) Visi UHO pada tahun 2019 dan tahun 2045 masing-masing menekankan dan berperan besar pada Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan”, dan terdepan dalam pengembangan IPTEKS benua maritim.

Peluang pengembangan FPIK UHO secara eksternal sangat besar. Berdasarkan potensi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.480 pulau yang membentang sepanjang 5120 km dari timur ke barat atau hampir 1/8 dari keliling dunia dan sepanjang 1.760 km dari utara ke selatan sehingga mempunyai luas lautan 5,8 juta km2 (75%) dengan  panjang garis pantai ± 81.000 km. Luas daratan hanya 1,9 juta km2 (25%). Berdasarkan data ini maka memposisikan “laut” dengan segala macam kandungannya sebagai poros pembangunan bangsa sangat beralasan. Dalam era pemerintahan saat ini kebijakan paradigma pembangunan bergeser atau paling tidak telah memposisikan kebijakan pembangunan “kelautan” atau “kemaritiman” pada posisi yang tepat, antara adalah: (1) kebijakan pemerintah tentang Indonesia sebagai negara “poros maritim” dunia yang berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) RPJM Nasional 2015 – 2019 dimana Pemerintah menetapkan Pepres No. 2 tahun 2015 tentang RPJM Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu misi penting dan tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional, (3) Selat Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara umum merupakan jalur perdagangan strategis, (4) Kebijakan pemerintah menetapkan Kawasan Timur Indonesia sebagai lumbung ikan nasional. Kondisi ini sangat menguntungkan daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya laut, khususnya Sulawesi Tenggara tidak terkecuali Universitas Halu Oleo dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Menyadari hal tersebut, FPIK UHO saat ini berbenah diri dan menyiapkan berbagai instrumen pengembangan fakultas diantaranya adalah: (1) meningkatkan nilai akreditasi setiap program studi/jurusan, (2) mengusulkan Laboratorium Pengujian untuk memperoleh sertifikat ISO 17025, (3) mengembangkan laboratorium lapangan terpadu (integrated field laboratory) di Lalowaru seluas 9,3 Ha dan di Toronipa selaus ± 0,5 Ha untuk melayani dan menjalan advanced research yang dikerjakan oleh para dosen, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengembangan FPIK UHO ke depan memerlukan rencana strategis yang disusun secara sistematis untuk menggapai peluang baik secara internal maupun secara eksternal. Rencana strategis dimaksudkan menyusun rencana pengembangan FPIK UHO bagaimana memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan kesempatan pengembangan FPIK melalui peluang yang ada, dan meminimalisir kelemahan internal dan kendala eksternal yang dihadapi saat ini.

  • Landasan Hukum
  1. Undang-Undang No. 28 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  12. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  13. Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo.
  14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) .
  15. Instruksi Mendiknas Nomor: 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Depdiknas.
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja.
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo.
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 tahun 2014 tetang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo.
  20. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 225/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2012-2016.
  23. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo 2610/UN29/PR/2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Halu Oleo Tanggal 26 Desember 2012.
  24. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor : 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo.
  25. Keputusan Rektor Nomor : 2149/UN29/SK/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Non Struktural (Jabatan Tambahan Dosen) dalam Lingkup UHO.
    • Nilai-Nilai Luhur

Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Universitas Halu Oleo di implementasikan dalam spirit-sosio-kultural yaitu:

  1. Kecerdasan spiritual, yaitu beraktualisasi diri melalui hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
  2. Kecerdasan intelektual, yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
  3. Kehati-hatian yang tinggi yaitu waspada setiap saat atas resiko/kesalahan.
  4. Daya tahan yang tinggi, diartikan sebagai waktu bertahan yaitu lamanya seseorang melakukan sesuatu intensitas kerja atau jauh dari keletihan.
  5. Kecerdasan lingkungan, yaitu kemampuan akan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
  6. Kecerdasan sosial, yaitu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengeks Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empati dan simpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri;         (f) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara;           (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
  7. Taat asas, berarti teguh pendirian, berkomitmen (commit), istiqamah,   stabil, tidak plin plan, tidak plintat plintut, tidak seperti air di daun talas,  tidak labil.
  8. Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektifitas maksimum dan kerjasama dari setiap individu.
  9. Untuk mengejawantahkan ke delapan nilai spirit sosio-kultural tersebut telah diekstraksi dalam akronim ‘UHO BISA JAGAD KITA’ (Universitas Halu Oleo, Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong Royong Adaptif, Disiplin Kreatif, Inovatif, Toleran, Amanah).